Jakarta - Lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dinilai jauh dari permukiman warga dan tidak strategis, contohnya di sekitar pegunungan dan hutan, menjadi sorotan di media sosial. Dua menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto pun buka suara.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemilihan lokasi tersebut tak lepas dari peran koperasi sebagai penyerap produk di wilayah setempat atau offtaker, bukan sebagai supermarket."Banyak sekali kata-katakan ini kok Koperasi (Desa Merah Putih) ada di gunung. Koperasi Nelayan Merah Putih, di laut. Ya, di pantai, emang di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker," ujar Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

"Intinya misalnya Kopdes itu pak, untuk tadi. Nelayan, Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk offtaker. Dia bukan supermarket," tambah Zulhas.Zulhas menjelaskan kehadiran Kopdes ini justru difungsikan sebagai infrastruktur pemerintah. Peran Kopdes Merah Putih ke depannya akan menyalurkan berbagai program bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan terdistribusi merata."Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH PKH beras 10 kilogram. Dulu desa sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan alat traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai tidak hanya untuk kelompok (tertentu)," beber Zulhas.Selain itu, Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga pangan. Zulhas mencontohkan, jika di suatu daerah harga beras melonjak, maka operasi pasar akan dilakukan melalui koperasi tersebut untuk meminimalisasi risiko penyimpangan."Kalau di satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih kemana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nah nanti melalui koperasi desa," terangnya.Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan jumlah titik yang disorot sangat kecil dibandingkan dengan total pembangunan Kopdeskel Merah Putih yang sedang berjalan di Indonesia. Ia telah mengecek sendiri bahwa keluhan terkait lokasi yang kurang strategis tersebut jumlahnya tidak sampai sepuluh titik."Jumlahnya saya sudah hitung, coba bisa disebutin nggak? Kurang dari 10 dari yang sering kita baca di sosial media," ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).Ia menargetkan sekitar 30 ribu Kopdeskel Merah Putih telah selesai pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat perlengkapannya pada Agustus mendatang. Dari total tersebut, 14 ribu Kopdes saat ini rampung dibangun dan sekitar 20 ribu Kopdes sedang dibangun."Dari 30 ribu yang bulan Agustus pembangunan fisik gudang gerai dan alat perlengkapannya sudah dibangun, 10 (titik) yang dalam kondisi yang tidak ideal. Menurut saya tidak bisa dikatakan, itu kan sedikit presentasenya," tambah Ferry.Penentuan Lokasi Libatkan Warga-Kepala DesaFerry menjelaskan penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Pemilihan titik lokasi, kata dia, telah melalui proses musyawarah panjang yang melibatkan masyarakat desa dan kepala desa setempat.Kendati demikian, ia memastikan akan melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan untuk mengecek kondisi riil di lokasi yang dipermasalahkan."Dan tetapi penentuan lokasi itu sudah dimusyawarahkan oleh masyarakat desa dan kepala desa jadi kita akan pikirkan kita akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang," jelasnya.Terkait apakah lokasi tersebut akan direlokasi, Ferry menyatakan pihaknya harus melalui proses verifikasi dan evaluasi terlebih dahulu. Proses tersebut akan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat."Nanti kita pikirin, kita carikan solusinya, tapi itu kan ada proses verifikasi, validasi melibatkan pemerintahan, lembaga yang lain juga. Untuk itu, kita akan kembalikan bermusyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desanya juga iya tentu," terang Ferry.