Rencana DJP libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk awasi kepatuhan pajak mengundang tanya. TNI belum diajak membahas, anggota DPR minta penjelasan

DJP mengubah pola pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi, web scraping, remote sensing, serta jejaring hingga tingkat desa.

Mabes TNI buka suara soal wacana Babinsa dikerahkan mengawasi kepatuhan pajak. Kapuspen TNI bilang belum ada pembahasan terkait itu.

Direktorat Jenderal Pajak mulai melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Metode baru ini mencakup pengumpulan data lapangan dan non-lapangan.

Rencana DJP libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk awasi kepatuhan pajak mengundang tanya. TNI belum diajak membahas, anggota DPR minta penjelasan

Pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintah, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak jangan sampai menimbulkan kesan teror dan mengurangi kepercayaan wajib pajak.