Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperbarui data perekonomian Indonesia. Menurutnya, kualitas data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu penentu akurasi kebijakan dan penyusunan APBN.Prabowo mengatakan, Indonesia sudah lebih dari 10 tahun belum melakukan pembaruan metode dan dasar penghitungan aktivitas ekonomi."Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Oleh karena itu, Prabowo meminta masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus. Sensus tersebut melibatkan sekitar 251.000 petugas yang bekerja di seluruh desa di Indonesia.Prabowo juga menegaskan data yang dikumpulkan BPS tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat yang dilaporkan."Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.Prabowo mencontohkan asumsi dalam RAPBN 2027 yang memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 27.987 triliun. Dengan pembiayaan Rp 671,2 triliun, defisit APBN diproyeksikan sebesar 2,40% terhadap PDB."Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai Rp 27.987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun,maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB.Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil," tutup Prabowo.
