Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan ini akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026.Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Kali ini, pencanangan SE2026 dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi atas komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.
Kepulauan Riau menjadi provinsi kedua yang pencanangannya dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI setelah Sulawesi Selatan."Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).Hal tersebut disampaikannya saat pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau pada Selasa (17/6).Amalia menambahkan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.Amalia pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.Ia juga mengingatkan seluruh petugas sensus untuk bekerja secara profesional, memastikan tidak ada yang terlewat dari pendataan, serta memastikan kualitas data yang dikumpulkan."Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data," kata Amalia.Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan-kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau."Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau," ujarnya.Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026, serta mengajak tokoh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus.Pencanangan SE2026 di Sulawesi SelatanKepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri & Sulsel Foto: BPSSebelumnya, Amalia menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar, Rabu (10/6). Dalam kesempatan itu, ia berterima kasih kepada Gubernur, seluruh bupati dan wali kota atas dukungan kepada BPS dalam pelaksanaan SE2026."Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu," kata AmaliaAmalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54 persen. Pada triwulan 1-2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6 persen."Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Amalia.Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kepri & Sulsel Foto: BPSGubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan."Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu," kata Andi.Sebagai informasi, BPS secara resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan ini akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026.SE2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.Tonton juga video "TanyadetikFinance Apa yang Bikin IHSG Terbang Dalam Beberapa Hari Terakhir?"
