Direktorat Jenderal Pajak mulai melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Metode baru ini mencakup pengumpulan data lapangan dan non-lapangan.

DJP mengubah pola pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi, web scraping, remote sensing, serta jejaring hingga tingkat desa.

Direktorat Jenderal Pajak mulai melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Metode baru ini mencakup pengumpulan data lapangan dan non-lapangan.