Jakarta -
Pemerintah bakal meluncurkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) secara nasional pada Oktober 2026. Menurut Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.Selama ini data bansos masih belum terintegrasi sehingga banyak terjadi salah sasaran penerima. Persoalan tersebut diharapkan dapat diatasi lewat proses digitalisasi."Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Dan Presiden kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out," kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, saat ini pemerintah masih menghadapi masalah terkait akurasi desil. Namun ia yakin persoalan tersebut dapat segera diatasi lewat kerja sama lintas instansi."Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujarnya.Pemerintah membangun sistem perlinsos digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital. Verifikasi penerima dilakukan menggunakan biometrik wajah yang terhubung dengan data Dukcapil.Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat mengecek maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK melalui portal resmi pemerintah. Sistem akan memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data lintas instansi seperti kepemilikan kendaraan hingga status ASN.Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah bagi warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar. Menurut Luhut, sistem yang dibangun akan memanfaatkan Artificial Intelligence demi meminimalisir kesalahan.Lihat juga Video Luhut Beberkan Skema Baru Penyaluran Bansos
