Bukan Terbitkan Surat Utang, Purbaya Sarankan Pemda Pinjam Dana dari Sini

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap pemerintah pusat atas wacana penerbitan obligasi (bonds) oleh sejumlah daerah, termasuk yang paling gencar saat ini adalah Provinsi Jakarta.Menurutnya daerah seperti Jakarta pada dasarnya sudah memiliki kondisi keuangan yang sangat memadai. Sehingga rencana penerbitan surat utang atau obligasi daerah ini belum mendesak untuk dilakukan."Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau mengeluarkan. Tapi Jakarta nggak perlu juga keluarkan bonds, uangnya kebanyakan," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Di sisi lain, pemerintah pusat juga masih sangat berhati-hati dalam memberikan izin penerbitan obligasi daerah. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah risiko gagal bayar."Kalau tidak hati-hati, kita bisa seperti Brazil atau Argentina, waktu itu Brazil kalau nggak salah. Ketika daerahnya nggak bisa bayar, akhirnya yang bayar pusat juga dan akhirnya goncang semua perekonomiannya," ujar Purbaya.Alih-alih menerbitkan surat utang daerah, Purbaya lebih menyarankan kepada Pemda yang benar-benar membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur mulai memanfaatkan opsi pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI."Untuk memberi jalan keluar kepada daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI. Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI selama berapa tahun, nanti bayar untuk bangun infrastruktur yang betul ya," tegasnya.Selain mengurangi risiko gagal bayar oleh Pemda jika menerbitkan surat utang, dengan mekanisme pinjaman dana kepada PT SMI, proses pengembalian pinjaman tersebut nantinya bisa langsung dipotong secara bertahap dari dana Transfer ke Daerah (TKD)."Nanti bayarannya dipotong dari sebagian transfer pemerintah ke daerah. Sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya," tutur Purbaya.Belum lagi, menurutnya PT SMI juga memiliki standar penilaian proyek yang sama ketat dan profesional layaknya sektor swasta. Sehingga pinjaman yang diberikan bisa dengan efektif digunakan untuk pembangunan daerah."Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia profesional swasta lah kira-kira dengan teliti proyek-proyek yang dia jalankan. Jadi itu kita harapkan dengan approach seperti itu daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastruktur di daerahnya," pungkasnya.Simak juga Video Markus: UU Obligasi Daerah Jadi Solusi Pemda 'Kering' Akibat Efisiensi