Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik segelintir komisaris dan direksi. Bahkan, ia juga menegaskan, BUMN bukan pula sumber dana bagi penguasa.Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Di sisi lain, Prabowo menyebut ketika pemerintah membentuk Danantara Indonesia, ada sebanyak 1.074 BUMN."BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia., BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," katanya.
"Ketika kita bentuk Danantara, dana kedaulatan kita, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan ada yang punya anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu 300-400 (jumlahnya)," tambah Prabowo di depan seluruh jajarannya.Prabowo juga menyebut, BUMN kinerja BUMN kadang bekerja seenaknya dan tidak bertanggung jawab kepada negara. Bahkan, dia juga menyebut BUMN seperti tidak menganggap kehadiran pemerintah."BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya lanjut.Ke depannya, Prabowo merencanakan untuk membentuk suatu pengadilan hukum khusus untuk mengusut kinerja para pengurus dan direksi BUMN hingga 30 tahun ke belakang. Namun, ia juga tak menampik masih memerlukan pertimbangan dari pihak MPR dan DPR."Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR." katanya."Kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ia menutup.
