JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 4.000 buruh PT Feng Tay, produsen sepatu olahraga yang memasok Nike di Bandung, Jawa Barat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, mengaku mendapatkan informasi tersebut dari serikat pekerja.“Ada potensi ancaman PHK 4.000 karyawan. Baru potensi ya ancaman PHK 4.000 karyawan,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).Said mengatakan, berdasarkan informasi sementara pabrik tersebut mempekerjakan sekitar 14.000 karyawan.Dari jumlah itu, sebanyak 4.000 karyawan disebut sudah dirumahkan.Informasi yang pihaknya terima menyebut, proses produksi sepatu Nike di PT Feng Tay sudah selesai dan perusahaan masih menunggu pesanan produksi berikutnya.
“Ini belum ada kepastian sehingga 4.000 karyawan yang orderannya sudah selesai memproduksi sepatu Nike ini dirumahkan,” ujar Said.Untuk memitigasi PHK ribuan buruh itu, pihaknya bakal berkomunikasi dengan PT Feng Tay terkait bantuan yang bisa diberikan pemerintah.Sebab, pemerintah tidak bisa bernegosiasi secara langsung dengan PT Nike selaku buyer.“Kalau order tentu pemerintah tidak punya kewenangan untuk bernegosiasi dengan buyer-nya, PT Nike,” tutur Said.Selain itu, pemerintah juga akan mendorong serikat buruh di tanah air untuk bersurat ke PT Nike agar kembali memesan produksi sepatu PT Feng Tay.Menurutnya, upaya itu bisa ditempuh untuk mencegah PHK 4.000 buruh di PT Feng Tay.“Saya punya jalur tentu untuk itu agar memperpanjang pekerjaan, ordernya ditambah,” kata Said.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu juga mengaku memiliki jalur komunikasi dengan PT Nike melalui organisasi serikat buruh dunia.“Kita akan meyakinkan PT Nike ordernya jangan dikurangi, harus kalau bisa tetap diperpanjang, karena kan bagus perusahaannya. Itu mitigasi kedua agar tidak terjadi yang dirumahkan 4.000 orang ini di-PHK,” ucap Said.Ia juga bakal melaporkan ancaman PHK di PT Feng Tay ke Presiden Prabowo Subianto dengan tembusan ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
