Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperkirakan sekitar 50 ribu buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seiring dengan tingginya harga gas untuk kebutuhan industri.Ancaman PHK ini disampaikan oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea usai menerima aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI. Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 3 jam itu, Andi Gani menerima laporan mengenai tingginya harga gas industri yang dinilai telah membebani dunia usaha dan mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.Ia menyebut, apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, sekitar 50 ribu buruh berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi telah menyampaikan rencana melakukan PHK terhadap ratusan pekerja akibat tingginya harga gas industri.
"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," kata Andi Gani dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).Tak hanya itu, ia juga menyebut adanya potensi PHK di sektor nikel akibat proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang masih berlangsung di Kementerian ESDM. Ia menegaskan mendukung upaya penegakan hukum di sektor pertambangan. Namun, ia meminta agar proses tersebut tidak menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya angka PHK.Kendati demikian, ia mengaku telah bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan kondisi tersebut. Andi Gani menilai, Menteri ESDM merespons cepat dengan mengumpulkan seluruh pihak terkait guna membahas persoalan harga gas industri.Adapun, kegiatan serap aspirasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) KSPSI R. Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh. Yusuf, serta jajaran pengurus KEP KSPSI lainnyaSebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas untuk kebutuhan domestik aman. Pernyataan ini merupakan respon atas adanya kekhawatiran dari Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea soal potensi PHK karena minimnya pasokan gas di industri."Gini, kalau pasokan saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk LNG kita semua sudah tersedia. Jadi secara pasokan semuanya ada," ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/).Bahlil mengakui yang menjadi persoalan saat ini adalah kenaikan harga, bukan pasokan tidak tersedia. Kondisi ini kata Bahlil juga terjadi di berbagai negara."Harganya memang ada terjadi kenaikan dan itu kan bukan hanya di Indonesia, di dunia antah berantah pun keluar itu. Harganya memang ada terjadi koreksi, karena mengikuti harga dunia. Terkecuali hanya di Indonesia naik, di dunia nggak naik gitu loh," kata Bahlil.Bahlil menambahkan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor-sektor yang berhak menerima fasilitas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. "Nah, tetapi untuk harga HGBT itu memang sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah ya," terang Bahlil.
