Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari buka-bukaan soal usulan pagu indikatif BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 270 triliun. Ia menjelaskan pagu tersebut diajukan kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana.Menurut Agustina, pagu indikatif tersebut masih dinilai sangat besar. Bahkan ia bilang, jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebutuhan anggarannya tidak mencapai angka tersebut."2027 itu sekitar Rp 270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi itu diajukan oleh masa yang dulu. Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN itu sebenarnya sudah jauh sekali loh," ujar Agustina di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Oleh karena itu, Agustina mengatakan BGN akan melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Keuangan untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran tahun depan."Kemarin dengan DPR sudah sepakat kami diberi waktu 1 bulan untuk kami susun ulang lagi. Nah jadi besok kami bahas dengan Kementerian Keuangan lalu minggu depan juga kami bahas lagi. Jadi kalau ditanya sekarang berapa bu angka detailnya? kami belum bisa menyampaikan tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerimaan manfaat 270 itu kami anggap masih terlalu besar lah ya," ujarnya.BGN akan menyisir ulang anggaran tersebut agar lebih tepat sasaran. Selama sisa tahun 2026, BGN akan terus melakukan langkah perbaikan tata kelola, termasuk refocusing penerima manfaat.BGN membuka masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan para pakar. Agustina mencontohkan anak-anak SMA dari kalangan mampu berpotensi tidak akan lagi masuk dalam daftar penerima program MBG."Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisienkan lagi. Sementara memang sekali lagi ini belum final, karena belum dibahas. Tapi kami masih akan terus membahas lah. Jadi kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," jelas Agustina di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
