Jakarta -
Tata kelola sumber daya alam, terutama pada ekspor komoditas dinilai akan memperkuat ekonomi nasional, termasuk dari sisi hilirisasi industri, dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).Lembaga Riset dan Analisis Media Digital, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) mencatat, komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor lebih dari US$66 miliar per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional.Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengatakan nilai ekonomi yang sangat besar tersebut menunjukkan betapa strategisnya kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Menurutnya, Indonesia justru sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional."Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini," kata Anthony dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).Menurut Anthony, sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga China."Pertanyaannya bukan apakah ada pihak yang berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik itu hal yang biasa. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai," ujar Anthony yang juga Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu.Anthony juga menilai bahwa berbagai forum penyampaian pendapat, diskusi publik, maupun kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa perdebatan yang berkembang tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan bersama untuk memperkuat daya saing Indonesia.Menurut dia, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang menyentuh sektor-sektor strategis hampir selalu memunculkan perbedaan pandangan karena menyangkut perubahan tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi yang sangat besar."Kami melihat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik. Dalam konteks geoekonomi global, setiap negara yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonominya akan menghadapi tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Karena itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, objektivitas, dan keberanian untuk melihat kepentingan nasional dalam perspektif jangka panjang," tegasnya.Lebih lanjut, dijelaskan pula terkait kebijakan DHE, hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) justru merupakan instrumen yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Semakin besar devisa hasil ekspor yang berada dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat pula stabilitas nilai tukar, likuiditas perbankan, dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.
