JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, reformasi terhadap Bea Cukai merupakan hal yang mungkin dilakukan di tengah pembentukan badan ekspor komoditas. Hal tersebut menyusul pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) segera diganti apabila tidak mampu melakukan perbaikan. "Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau, tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI," kata dia usai acara Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026). Ia menyoroti, saat ini penting untuk menjadikan AI sebagai partner dalam semua bidang. Sebagai contoh, Luhut menceritakan China saat ini telah menghapus puluhan bidang studi untuk fokus pada pengembangan AI. Salah satu jurusan yang memiliki reputasi baik di Indonesia seperti metalurgi juga termasuk dalam jajaran program studi yang dihapus.
"Metalurgi yang kita dulu bangga-banggakan, dihilangkan. Saya kaget dengarnya, kenapa? Mereka fokus pake AI," imbuh dia. Baca juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 527 Gram Emas ke Malaysia Luhut menekankan, reformasi di Bea Cukai merupakan suatu hal yang bisa saja terjadi. "Ya nanti saya pikir, mau apa Bea Cukai, apa perlu ada reformasi? Ya kenapa tidak kalau nanti ada badan ini (Danantara Sumberdaya)," terang dia. Luhut sendiri percaya dengan adanya sistem berbasis AI akan membuat kinerja pelaporan ekspor dan impor menjadi lebih transparan. "Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang," ungkap Luhut. Luhut juga menyoroti, pertemuan orang ke orang tetap berpotensi menimbulkan masalah meskipun telah dilandasi dengan pakta integritas. Ia berharap dengan ekosistem yang dibangun, pihaknya akan dapat mengurangi kecurangan dan meningkatkan penerimaan negara. Baca juga: Dirjen Bea Cukai Disebut di Sidang Suap Impor, Kemenkeu Tunggu Pembuktian Hukum Sebegai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengevaluasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) apabila mendapat perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Tadi kalau kerjanya enggak benar disuruh copot saja? Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengganti pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak mampu bekerja cepat dan responsif. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat memberi arahan mengenai pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
