Jakarta -
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sebagian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, secara khusus dalam pengawasan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis, akan digantikan oleh BUMN ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).Bersamaan dengan itu, ia mendorong agar fungsi strategis Bea Cukai digantikan oleh sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Meski langkah reformasi tersebut tentu akan sangat tergantung pada Kementerian Keuangan."Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti nggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI," kata Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Terkait dengan posisi Bea Cukai ke depan, Luhut berpendapat lembaga ini memang perlu melakukan perbaikan mendalam agar sejalan dengan kehadiran BUMN khusus ekspor. Sebab, badan usaha di bawah BPI Danantara ini hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) tertentu saja, sementara sisanya masih menggunakan sistem lama yang sudah ada."Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini, tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi, sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu nggak bisa dibohongi," paparnya.Luhut menjelaskan inti dari transformasi birokrasi adalah mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara petugas dan pengguna layanan. Dia beranggapan bahwa sistem yang masih sangat mengandalkan interaksi personal seringkali sulit untuk sepenuhnya transparan.Dengan mengalihkan semua proses pengawasan ke dalam ekosistem digital, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu optimistis potensi manipulasi bisa ditekan signifikan."Intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang. Sebab kalau pertemuan orang ke orang, pakai akta integritas tidak ada yang benar itu satu pun. Hampir tidak ada lah yang saya tahu, pasti ada bermasalah. Jadi dengan ekosistem yang kita bangun, saya kira kita akan banyak mengurangi itu, dan meningkatkan penerimaan negara," ujar Luhut.
