Jakarta - Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor untuk mengawasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Namun, statusnya saat ini masih swasta.CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani memastikan DSI akan segera menyandang status BUMN."Ini segera akan menjadi BUMN dan pada dasarnya memang ini kan fase awal," ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Danantara Sumberdaya ini akan menjadi lembaga yang mengelola seluruh transaksi ekspor. Pada tahap awal, Danantara Sumberdaya akan menerapkan sistem pelaporan yang dimulai Juni mendatang.Kemudian, seluruh transaksi ekspor wajib dilakukan melalui platform digital yang telah disiapkan Danantara usai tiga bulan berjalan. Namun, Rosan menjamin pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para pelaku usaha."Dalam 3 bulan ini kami akan berkomunikasi secara terbuka dengan para asosiasi, dengan Kadin, APINDO, dan semua asosiasi lainnya untuk mendapatkan masukan agar ke depannya proses ini bisa mendapatkan pemahaman yang sama dan bisa berjalan dengan baik," tambah Rosan.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia telah dikaji cukup lama. Ia mengklaim kajiannya telah dilakukan lebih dari setahun dan melibatkan lintas kementerian."Ini sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. (Kajiannya) di multi kementerian," ujar Airlangga.Airlangga menjelaskan ekspor komoditas SDA telah berkontribusi besar pada total ekspor nasional, dimana kontribusinya sebesar 60%. Adapun tiga komoditas SDA dengan ekspor tertinggi, yakni batu bara 8,65%, CPO 8,63%, ferro alloy 5,82%.Menurut Airlangga, pengaturan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) ini sudah mendesak dan telah melalui beberapa pertimbangan."Artinya pencatatan Indonesia berbeda dengan pencatatan dari negara yang menerima produk di Indonesia. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan devisa, nilai tukar serta validitas dan akurasi data perdagangan ekspor dan impor," ujar Airlangga.
