Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menyampaikan pembentukan BUMN Khusus Ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia tak lepas dari menyelamatkan devisa negara dari praktik uang gelap dalam tata kelola ekspor. Menurut Rosan, selama ini ekspor komoditas kerap diwarnai oleh praktik nakal, seperti pencatatan harga di bawah nilai pasar (under-invoicing) dan pengalihan keuntungan (transfer pricing)."Nah, ini yang kita akan coba untuk reduce semaksimal mungkin. If possible, zero under-invoicing, zero transfer pricing," ujar Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).Rosan menegaskan upaya ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mengingat Indonesia saat ini sedang dalam proses menjadi anggota resmi. Ia optimis dengan pembentukan BUMN baru ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam tata kelola ekspor.
"Ini inline dengan OECD principles yang dimana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, accountability dari semua ini sehingga tidak lagi terjadi potensi-potensi adanya uang gelap. Istilah saya, uang gelap," terang Rosan.Menurut Rosan, transparansi baru ini justru akan memberikan rasa aman bagi pembeli (buyer) di luar negeri. Sebab jika praktik ini dibiarkan, para pembeli pun dapat ikut terseret.Lebih lanjut, ia tidak akan langsung menerapkan transaksi ekspor sepenuhnya ke BUMN saat ini. Pada tahap awal yang dimulai Juni, Danantara akan fokus pada pengumpulan data dan pelaporan."Dan oleh sebab itu, kami pada fase awal ini ingin melakukan dan memahami secara komprehensif selama 3 bulan yang akan dievaluasi nanti 3 bulan lagi paling lama untuk mendapatkan data pemahaman secara baik dan benar," tambah Rosan.Rosan menjamin pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para pelaku usaha dan tidak akan bergerak sendiri. Ia juga akan menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Namun, kontrak tersebut akan dicek lebih lanjut terkait kesesuaian harga saat ini."Jadi kemudian ya tentunya kami juga sangat terbuka, makanya dalam 3 bulan ini kami akan berkomunikasi secara terbuka dengan para asosiasi, dengan KADIN, APINDO, dan semua asosiasi lainnya untuk mendapatkan masukan agar kedepannya proses ini bisa mendapatkan pemahaman yang sama dan bisa berjalan dengan baik tentunya," jelasnya.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kajian pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah berlangsung lama. Ia mengklaim kajiannya telah dilakukan lebih dari setahun dan melibatkan lintas kementerian."Ini sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. (Kajiannya) di multi kementerian," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).Lihat juga Video: Danantara Bentuk DSI untuk Transparansi Ekspor Komoditas RI
