Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan birokrasi dan lambatnya perizinan usaha di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus membenahi seluruh institusi agar iklim usaha menjadi lebih sehat dan tidak memberatkan pelaku usaha.Prabowo membandingkan proses perizinan usaha di Indonesia dengan Malaysia. Ia menilai proses izin di Indonesia terlalu lama karena banyaknya aturan tambahan di level birokrasi."Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun. Memalukan!" ujar Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Prabowo, masalah muncul karena instruksi pemerintah pusat sering kembali diolah di level bawah menjadi aturan tambahan. Ia menyebut banyak birokrat membuat peraturan teknis hingga rekomendasi baru yang justru memperpanjang proses."Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu," tambah Prabowo.Kepala Negara lalu mengingatkan para menteri agar menertibkan birokrasi di kementerian masing-masing. Ia menilai birokrat memiliki pengalaman panjang, berbeda dengan menteri yang biasanya hanya menjabat 5 tahun."Saya ingatkan ya semua menteri tertibkan birokrasim di bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena itu pengalaman lama. Kau masuk keluar kan 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di-reshuffle. Mereka itu lama. Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan jam 17.30 sore, kamu sudah cape. Kamu cape, dia datang minta tanda tangan," tutup Prabowo.
