Storia in 2 fonti

Kemenkeu Diminta Jelaskan Batas Keterlibatan TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta Kemenkeu transparan soal batas kewenangan pelibatan TNI/Polri dalam pengawasan wajib pajak.

Raccontata da

nasional.kompas.com

finance.detik.com

Confronto fonti

2 prospettive sulla stessa storia

AI · summaries

nasional.kompas.comStai leggendo11 h fa

Kemenkeu Diminta Jelaskan Batas Keterlibatan TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta Kemenkeu transparan soal batas kewenangan pelibatan TNI/Polri dalam pengawasan wajib pajak.

originale

finance.detik.com7 h fa

Babinsa-Bhabinkamtibmas Tak Ikut Tagih Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

Bakom dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) tidak memiliki kewenangan perpajakan.

Leggi questa versione → originale

Timeline cronologica

martedì 21 luglio 2026·nasional.kompas.com
Pimpinan DPR: Pelibatan TNI-Polri untuk Awasi Pajak Jangan Buat Rakyat Merasa Diteror
Pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintah, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak jangan sampai menimbulkan kesan teror dan mengurangi kepercayaan wajib pajak.
mercoledì 22 luglio 2026·nasional.kompas.com
TNI-Polri Ikut Pengawasan Pajak di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Pelibatan TNI-Polri cermin negara menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan persoalan yang sejatinya masalah tata kelola pemerintahan.

Kemenkeu Diminta Jelaskan Batas Keterlibatan TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak

Babinsa-Bhabinkamtibmas Tak Ikut Tagih Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah

Timeline cronologica

Pimpinan DPR: Pelibatan TNI-Polri untuk Awasi Pajak Jangan Buat Rakyat Merasa Diteror

TNI-Polri Ikut Pengawasan Pajak di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kemenkeu Diminta Jelaskan Batas Keterlibatan TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak

Babinsa-Bhabinkamtibmas Tak Ikut Tagih Pajak, Begini Penjelasan Pemerintah