WARPTECHNEWS · LAB
HomeAIBusinessTechArchive
WARPTECH LAB NEWS

Warptech Lab News aggrega le notizie più rilevanti da oltre 700 fonti internazionali, con classificazione AI, TL;DR sintetici e timeline cluster su singole storie.

Navigazione

  • Home
  • Archivio
  • Editor's Brief
  • Cerca
  • Il tuo account
  • Newsletter tech/AI

Informazioni legali

  • Privacy Policy
  • Termini di servizio
  • Cookie Policy

© 2026 Sparktech S.R.L. — Tutti i diritti riservati. Sito gestito e manutenuto da Sparktech S.R.L.

Sede legale: Corso Libertà 55, 13100 Vercelli (VC), Italia · P.IVA / C.F. 02835910023 · Contatti: admin@warptechlab.com

Home
Storia in 3 fonti

JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak? Begini Cara Hitung Potongannya

Pengenaan PPh atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan kembali dibahas. Kebijakan ini sudah ada sejak 2010.

Raccontata dafinance.detik.comnasional.kompas.commoney.kompas.com

Confronto fonti

3 prospettive sulla stessa storia
AI · summaries
finance.detik.comStai leggendo19 g fa

JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak? Begini Cara Hitung Potongannya

Pengenaan PPh atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan kembali dibahas. Kebijakan ini sudah ada sejak 2010.

originale
money.kompas.com19 g fa

Pajak JHT dan THR: Disamaratakan, padahal Tidak Setara

Ambang Rp 50 juta dalam pengenaan pajak JHT sudah usang, perlu dikoreksi. Upah dan rata-rata saldo JHT setelah belasan tahun bekerja terus tumbuh.

Leggi questa versione → originale

Timeline cronologica

  1. domenica 28 giugno 2026·finance.detik.com

    Penasihat Prabowo Buka Suara soal Pencairan JHT Kena Pajak

    Menurutnya, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

  2. lunedì 29 giugno 2026·finance.detik.com

    Gaji Sudah Dipotong Pajak, JHT Masih Kena Lagi?

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar pajak atas pencairan JHT dihapus.

nasional.kompas.com19 g fa

Gelombang Kritik Kelompok Buruh Tolak Pajak JHT

Serikat-serikat buruh menolak pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 5 persen. Pihak Dirjen Pajak juga memberi klarifikasi.

Leggi questa versione → originale
  • martedì 30 giugno 2026·nasional.kompas.com

    Gelombang Kritik Kelompok Buruh Tolak Pajak JHT

    Serikat-serikat buruh menolak pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 5 persen. Pihak Dirjen Pajak juga memberi klarifikasi.

  • martedì 30 giugno 2026·money.kompas.com

    Pajak JHT dan THR: Disamaratakan, padahal Tidak Setara

    Ambang Rp 50 juta dalam pengenaan pajak JHT sudah usang, perlu dikoreksi. Upah dan rata-rata saldo JHT setelah belasan tahun bekerja terus tumbuh.

  • martedì 30 giugno 2026·finance.detik.com

    Usai Ramai Diprotes, Kemenkeu Ungkap 95% Klaim JHT Bebas Pajak

    Kemenkeu menjelaskan bahwa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu dikenakan PPh. Insentif 0% untuk pencairan hingga Rp 50 juta.

  • martedì 30 giugno 2026·finance.detik.com

    JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak? Begini Cara Hitung Potongannya

    Pengenaan PPh atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan kembali dibahas. Kebijakan ini sudah ada sejak 2010.

  • martedì 30 giugno 2026·finance.detik.com

    Kemenkeu Buka Peluang Naikkan Batas Bebas Pajak JHT dari Rp 50 Juta

    DJP Kementerian Keuangan mengakui perlunya perubahan aturan PPh atas pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Usulan masyarakat akan dikaji untuk ambang batas baru.

  • martedì 30 giugno 2026·finance.detik.com

    Pajak Pencairan JHT Belum Bisa Dihapus, Ini Alasannya

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait peluang penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

  • mercoledì 1 luglio 2026·nasional.kompas.com

    "Uang Dikumpulkan Bertahun-tahun untuk Masa Tua, Dipajaki Juga..."

    Pekerja dan pengamat kebijakan kompak mengeluhkan pengenaan pajak terhadap saldo JHT. Mereka menilai kebijakan ini memberatkan dan tidak adil.