WARPTECHNEWS · LAB
HomeAIBusinessTechArchive
WARPTECH LAB NEWS

Warptech Lab News aggrega le notizie più rilevanti da oltre 700 fonti internazionali, con classificazione AI, TL;DR sintetici e timeline cluster su singole storie.

Navigazione

  • Home
  • Archivio
  • Editor's Brief
  • Cerca
  • Il tuo account
  • Newsletter tech/AI

Informazioni legali

  • Privacy Policy
  • Termini di servizio
  • Cookie Policy

© 2026 Sparktech S.R.L. — Tutti i diritti riservati. Sito gestito e manutenuto da Sparktech S.R.L.

Sede legale: Corso Libertà 55, 13100 Vercelli (VC), Italia · P.IVA / C.F. 02835910023 · Contatti: admin@warptechlab.com

Home
Storia in 3 fonti

Gelombang Kritik Kelompok Buruh Tolak Pajak JHT

Serikat-serikat buruh menolak pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 5 persen. Pihak Dirjen Pajak juga memberi klarifikasi.

Raccontata dafinance.detik.comnasional.kompas.commoney.kompas.com

Confronto fonti

3 prospettive sulla stessa storia
AI · summaries
nasional.kompas.comStai leggendo3 g fa

Gelombang Kritik Kelompok Buruh Tolak Pajak JHT

Serikat-serikat buruh menolak pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 5 persen. Pihak Dirjen Pajak juga memberi klarifikasi.

originale
finance.detik.com5 g fa

Penasihat Prabowo Buka Suara soal Pencairan JHT Kena Pajak

Menurutnya, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

Leggi questa versione → originale
money.kompas.com3 g fa

Pajak JHT dan THR: Disamaratakan, padahal Tidak Setara

Ambang Rp 50 juta dalam pengenaan pajak JHT sudah usang, perlu dikoreksi. Upah dan rata-rata saldo JHT setelah belasan tahun bekerja terus tumbuh.

Leggi questa versione → originale

Timeline cronologica

  1. domenica 28 giugno 2026·finance.detik.com

    Penasihat Prabowo Buka Suara soal Pencairan JHT Kena Pajak

    Menurutnya, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

  2. martedì 30 giugno 2026·nasional.kompas.com

    Gelombang Kritik Kelompok Buruh Tolak Pajak JHT

    Serikat-serikat buruh menolak pengenaan pajak pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 5 persen. Pihak Dirjen Pajak juga memberi klarifikasi.

  3. martedì 30 giugno 2026·money.kompas.com

    Pajak JHT dan THR: Disamaratakan, padahal Tidak Setara

    Ambang Rp 50 juta dalam pengenaan pajak JHT sudah usang, perlu dikoreksi. Upah dan rata-rata saldo JHT setelah belasan tahun bekerja terus tumbuh.

  4. martedì 30 giugno 2026·finance.detik.com

    Usai Ramai Diprotes, Kemenkeu Ungkap 95% Klaim JHT Bebas Pajak

    Kemenkeu menjelaskan bahwa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu dikenakan PPh. Insentif 0% untuk pencairan hingga Rp 50 juta.

  5. mercoledì 1 luglio 2026·nasional.kompas.com

    "Uang Dikumpulkan Bertahun-tahun untuk Masa Tua, Dipajaki Juga..."

    Pekerja dan pengamat kebijakan kompak mengeluhkan pengenaan pajak terhadap saldo JHT. Mereka menilai kebijakan ini memberatkan dan tidak adil.

  6. mercoledì 1 luglio 2026·finance.detik.com

    Purbaya soal Diminta Hapus Pajak JHT: In This Economy Kita Lihat Dulu Keadaan

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons protes soal dana pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

  7. giovedì 2 luglio 2026·finance.detik.com

    Buruh Mau Temui Pemerintah, Minta Pajak JHT Dikaji Ulang

    Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan bertemu pemerintah untuk bahas pajak JHT, THR, dan RUU Ketenagakerjaan. Buruh menuntut transparansi dan dialog.