Jakarta -
Digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) akan diperluas secara nasional. Pemerintah memastikan transformasi digital tersebut tidak membuat masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi justru tertinggal.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan, digitalisasi perlinsos perlu memastikan masyarakat bisa mengikuti seluruh proses sampai manfaat diterima. Sebab, digitalisasi kerap menimbulkan pertanyaan dan persoalan klasik, yakni nasib kelompok masyarakat yang sulit mengakses teknologi informasi.Dalam hal ini, Rini menjelaskan bahwa digitalisasi yang dikembangkan ini memiliki konsep digital by design dan digital by justice.di mana sistem ini memastikan teknologi dan keputusan berbasis algoritma tetap adil, transparan, serta tidak merugikan kelompok masyarakat yang sulit mengakses teknologi.
"Concern saya adalah keberlanjutan program ini. Bukan hanya dibangun berdasarkan digital by design, tapi digital by justice," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).Rini menyampaikan akan mengawal penyederhanaan proses bisnis dan integrasi layanan. Hal itu agar masyarakat merasa lebih dipermudah dan tidak lagi menghadapi proses manual, pengisian data berulang, maupun sistem yang tidak terhubung."Jadi kita memastikan semua kementerian ini bergerak. Juga keadilan digital itu, kita memastikan hak masyarakat itu tidak ada yang tertinggal," ungkapnya.Dari sisi lain, Ketua DEN Luhut mengungkapkan pemerintah akan mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial untuk orkestrasi dan membangun kesadaran terhadap prorgam ini. TNI, Polri, serta jajaran pemerintah daerah harus saling bekerja sama untuk memperluas jangkauan perlinsos di masyarakat.Pemerintah provinsi perlu diperkuat perannya dalam penerapan di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Mulai dari kesiapan proses bisnis, sumber daya manusia, kanal layanan, mekanisme pendampingan, hingga penyelesaian persoalan dalam implementasi."Kami juga akan mempermudah masyarakat untuk membuka rekening bank dan bantuan ini ditransfer langsung ke rekening penerima. Jadi bisa terhindar dari praktik korupsi," tegas Luhut.
