Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan dirinya mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus masalah sampah di Indonesia. Menurutnya, perintah tersebut sebagai upaya untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 25 hingga 71 juta ton pada 2025. Adapun mayoritas sampah diproduksi dari sisa makanan yang menyumbang di angka 40-45% dan disusul oleh sampah plastik sebesar 20%."Karena Presiden perintah, bagaimana Indonesia maju kalau sampah saja tidak bisa diatasi. Kalau sampah saja kita tidak bisa urus, bagaimana kita mengurus yang lebih besar. Itu perintah Pak Presiden. Berapa lama? Saya mengatakan 60-70 persen, 2 tahun selesai," kata Zulhas.
Apalagi, saat ini masalah sampah, khususnya di sejumlah daerah, sudah masuk kategori darurat. Di mana terdapat gunung-gunung sampah yang tingginya tembus 60 meter. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyebutkan saat ini masih ada 75% atau 108.652 ton per day (tpd) yang belum dikelola secara maksimal."PSEL yang ada di Kota Bekasi. Pertama dulu di Bali, Jawa Barat, di Bandung. Terus di sini, berarti sudah tiga. Yang akan diresmikan, insyaallah, bulan Oktober di Sumatera Selatan. Target kita tadi, Danantara Mas Pandu mengatakan mudah-mudahan 2027-2028 itu bisa selesaikan," kata Zulhas."Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Nah, tapi itu semua baru yang darurat ini. Seperti Bantar Gebang ini, Kota Bekasi ini darurat. Di Tangerang itu juga darurat, Bali juga darurat. Tumpukannya sudah sampai 60 meter tingginya," sambungnya.Terkait PSEL, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir mengatakan kehadiran PSEL Bekasi bakal memanfaatkan 500 ribu ton sampah per tahun. Serta mampu mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton dan menyuplai kebutuhan energi bersih bagi 55.000 rumah di Kota Bekasi."Dan inisiatif yang bernilai Rp3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan 1.000 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%," tutup Pandu.
