Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Langkah ini sebagai upaya lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu nasional.Prabowo menyoroti posisi Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas penting, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, namun harganya justru ditentukan di luar negeri. Ia menilai praktik tersebut tidak masuk akal secara ekonomi, pihak yang tidak memiliki komoditas justru memegang kendali harga pasar."Mereka yang tidak punya komoditas ini masa mereka yang menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kitanya punya barang, orang lain yang menentukan harganya," ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah tetap memahami mekanisme pasar yang berlaku. Prabowo menegaskan, melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang berada di bawah pengawasan OJK, Indonesia akan segera memiliki harga acuan sendiri atau Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas ekspor utamanya."Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," tambah Prabowo.Untuk merealisasikan target tersebut, ia meminta dukungan DPR RI agar ketentuan penyelenggaraan bursa ini dapat segera dibahas dan diterbitkan paling lambat pada 17 September 2026."Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera mohon dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan paling lambat 17 September 2026," tambahnya.
