Jakarta -
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah untuk mengakhiri praktik penetapan harga komoditas ekspor nasional yang selama ini didikte oleh bursa luar negeri.Guna mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat resmi beroperasi pada 1 Januari 2027.Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Segera mohon dibahas oleh DPR RI, dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026)."Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi," sambungnya.Prabowo menyoroti ketimpangan ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Air. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu produsen terbesar dunia untuk komoditas penting seperti nikel, timah, batu bara, emas, kelapa sawit, hingga kopi, justru kerap berada di posisi yang dirugikan karena tak memiliki kendali atas harga produknya sendiri."Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas negara lain," ujar Prabowo.Prabowo menilai mekanisme pasar global saat ini sering kali tidak mencerminkan keadilan bagi negara penghasil."Masa mereka yang tidak punya komoditas ini menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal," tegas Prabowo."Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," sambungnya.Melalui pembentukan bursa komoditas di bawah pengawasan OJK ini, Indonesia berencana menciptakan Indonesia Reference Price (Harga Referensi Indonesia).Langkah ini diharapkan dapat melahirkan pasar yang dalam, transparan, likuid, serta tepercaya bagi para pelaku industri global."Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit," kata Prabowo.Tak hanya fokus pada komoditas, Prabowo juga mendukung penuh langkah reformasi pasar modal yang tengah dijalankan OJK, salah satunya melalui agenda demutualisasi pasar modal.Langkah ini dipandang penting untuk membawa pasar keuangan Indonesia menuju standar internasional, sekaligus memberikan keadilan akses permodalan bagi perusahaan rintisan (startup) dan UMKM lokal agar bisa naik kelas."Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin," tegas Prabowo."Dengan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali," sambungnya.Melalui penguatan bursa modal dan hadirnya bursa komoditas strategis, Prabowo optimistis posisi tawar Indonesia di mata internasional akan meningkat secara signifikan."Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," pungkasnya.
