KEBERANIAN selalu terdengar heroik ketika diucapkan dari atas podium. Ia menawarkan ketegasan, kecepatan, dan kesediaan mengambil jalan yang tidak biasa.
Namun, dalam kebijakan publik, keberanian tidak hanya dinilai dari besarnya keputusan yang diambil.
Ia juga harus diperiksa dari satu pertanyaan: siapa yang membayar ketika keputusan itu ternyata keliru?Pertanyaan tersebut menjadi relevan setelah Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pilihannya mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Presiden menolak skenario penyusunan naskah akademik yang panjang dan proyek percontohan yang dinilai dapat membuat rakyat menunggu bertahun-tahun.
Kegelisahan terhadap birokrasi yang lamban tentu dapat dipahami. Rakyat desa memang tidak bisa terus disuruh bersabar, sementara tengkulak, rentenir, dan rantai distribusi yang timpang bekerja setiap hari.
