Jakarta - Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk menggandeng KPK mengawasi proyek hilirisasi guna mencegah korupsi BUMN."Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan," kata Dony yang juga selaku COO Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).Dony meminta pendampingan sejak awal kepada KPK untuk memperkuat tata kelola dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek hilirisasi. Seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi disebut akan mendapatkan pelatihan, pendampingan dan penguatan aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko secara menyeluruh.
"Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik," terang Dony.Penguatan tata kelola dilakukan agar investasi strategis bernilai besar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi negara. Kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN akan diawasi secara langsung, dengan penegasan bahwa seluruh pihak yang memiliki kewajiban harus melaporkan tepat waktu tanpa pengecualian."Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang," pungkas Dony.
