Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengumumkan kebutuhan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk 2027 yang telah disampaikan melalui komisi mitra masing-masing, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII. Total kebutuhan tambahan anggaran K/L tahun depan mencapai Rp 984 triliun.Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pagu belanja K/L pada 2027 dirancang sebesar Rp 1.389,84 triliun. Dalam pembahasannya, sejumlah K/L mengajukan tambahan anggaran yang jika ditotal mencapai Rp 984 triliun."Kami melakukan sinkronisasi, kompilasi dan sebagainya dari semua usulan Komisi I-XIII, DPD, MPR, BPK dan sebagainya yang secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah. Usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing, pagunya Rp 1.389,84 triliun, usulan tambahannya Rp 984 triliun," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah terkait pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Senin (29/6/2026).
Dengan demikian, total anggaran K/L apabila seluruh usulan disetujui pemerintah akan mencapai Rp 2.373,84 triliun pada 2027. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi belanja K/L pada 2026 yang sebesar Rp 1.510,5 triliun.Said menegaskan keputusan akhir terkait tambahan anggaran belanja K/L sepenuhnya berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Besaran belanja K/L untuk tahun anggaran 2027 nantinya akan diumumkan pemerintah saat penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026."Kita akan menunggu tanggal 16 Agustus Nota Keuangan yang akan disampaikan pemerintah," ujarnya.Dalam rapat tersebut, Said juga mengungkapkan arah kebijakan belanja K/L. Berikut rinciannya:a. Menopang kedaulatan pangan secara bertahap, dimulai dari beras, kemudian jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula, yang ditargetkan tuntas dalam jangka menengah.b. Mendorong kemandirian energi melalui peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, sekaligus menurunkan konsumsi migas melalui peralihan ke listrik dan energi terbarukan.c. Mewujudkan pendidikan yang inklusif sehingga proses belajar mengajar tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi maupun sarana dan prasarana.d. Mengkaji peningkatan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun guna meningkatkan kualitas angkatan kerja nasional yang saat ini 52% masih didominasi lulusan SD dan SMP.e. Meningkatkan investasi di bidang riset dan inovasi nasional sebagai jembatan untuk membangkitkan industri nasional.f. Mengorkestrasi anggaran investasi riset dan inovasi nasional melalui kerja sama pentahelix antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.Saksikan Live DetikSore :
