Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) akan ditempatkan lagi ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 281 triliun. Dana tersebut sebelumnya sempat diambil secara bertahap."Dari Rp 281 triliun kan awalnya, Rp 110 triliun ditarik, ini dikembalikan lagi Rp 110 triliun, jadi tetap Rp 281 triliun. Itu dijaga sampai Desember 2026," kata Juda kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).Selain itu, pemerintah menyiapkan hingga Rp 100 triliun dana siaga jika perlu ditempatkan di perbankan. Penempatan tersebut sebagai likuiditas untuk memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.
"Terus ada tambahan Rp 100 triliun in case masih diperlukan. Iya bisa (sampai Rp 381 triliun)," ucap Juda. Dana siaga Rp 100 triliun posisinya masih tetap di BI.Juda menilai saat ini perbankan memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Berdasarkan informasi dari perbankan, permintaan kredit dinilai masih cukup tinggi dengan likuiditas yang perlu dijaga.Jika likuiditas terbatas, dampaknya bank akan lebih berhati-hati untuk menyalurkan kredit. Kondisi itu bisa membuat dunia usaha kesulitan mendapatkan modal, yang pada akhirnya menahan laju penciptaan lapangan kerja dan konsumsi masyarakat."Agar bank bisa menyalurkan kredit dan diperkirakan kemarin di Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," ucap Juda.Sebagai informasi, dana pemerintah yang ditempatkan di bank BUMN adalah dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Bank tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).
