Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui ancaman potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) makin nyata di Indonesia. Beberapa kejadian jadi pemicu utamanya, seperti penutupan pabrik pembuat keramik di Bekasi ataupun rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur dari Indonesia ke Vietnam."Ya contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas, dan seterusnya dan itu berpotensi (terjadi PHK) dan seterusnya," kata Yassierli saat ditemui wartawan usai Rakernas KSPI, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).Yassierli mengatakan sejauh ini pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi, utamanya melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos).
"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya, kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana ini sekarang sedang kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana," terang Yassierli.Melalui pemantauan ini, dia mengatakan Kemnaker dapat melakukan langkah mitigasi terjadinya PHK seperti meminta penyelesaian antara perusahaan dengan buruh yang bersifat bipartit, maupun langkah lainnya."Ya jadi ada beberapa yang kemudian kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK. Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," ujar Yassierli.Saat ditanya apakah mitigasi yang biasa dilakukan Kemnaker juga berlaku untuk potensi PHK massal imbas dua pabrik komponen otomotif asal Jepang berencana pindah dari Indonesia ke Vietnam, Yassierli hanya mengatakan setiap masalah terkait ketenagakerjaan memiliki penyelesaian yang berbeda-beda."Case tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya dan seterusnya. Itu case by case nanti," ujar Yassierli.Ribuan Buruh Berpotensi Kena PHKSebagai informasi, dalam kesempatan yang sama Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam berpotensi menimbulkan PHK massal terhadap 7 ribu buruh.Meski tidak mengungkap lebih jauh identitas perusahaan yang ingin hengkang dari Indonesia itu, ia memberikan petunjuk bahwa dua pabrik itu berinisial PT J dan PT S dan memiliki induk usaha di Jepang. Di mana saat ini PT J memiliki sekitar 7 ribu karyawan, dan dari jumlah itu ia menerima kabar setidaknya 4 ribu karyawan dapat terimbas PHK.Lebih lanjut Said mengatakan saat ini PT S memiliki sekitar 4 ribu karyawan. Dari jumlah itu sekitar 3 ribu pekerja terancam kena PHK, meski ia ragu jumlah akhir buruh yang ter-PHK akan sebanyak itu."Kalau yang PT S-nya jumlah karyawannya 4 ribu. Bahkan lebih parah lagi (dari PT J), 3 ribu (terkena PHK) omong-omongnya. Tapi mungkin di ribuan lah," ujarnya.Sementara untuk potensi PHK massal imbas penutupan pabrik di Bekasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan sebanyak 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK dalam waktu dekat akibat persoalan gas industri."Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," kata Andi Gani.Menurut Andi Gani, ancama PHK ini terjadi setelah salah dua pabrik di Bekasi telah memastikan akan menutup operasional sehingga perlu melakukan pemangkasan terhadap seluruh pekerjanya."Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup bang. Itu Granito, segera menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri," ungkapnya.Dalam hal ini, Andi Gani menyebut kenaikan harga gas industri menjadi salah satu faktor yang memberatkan dunia usaha. Dia berharap agar pemerintah dapat segera mencari jalan keluar secepatnya. Sebab Andi Gani khawatir jika masalah tersebut tak diselesaikan, gelombang PHK bisa semakin meluas hingga ke industri tekstil."Karena harga gas itu dari US$ 6, sekarang per hari ini sudah US$ 23 per MMBtu. Jadi ini sangat mengerikan. Sebentar lagi menyusul tekstil, pokoknya yang makai gas industri pasti akan berat," imbuh Andi Gani.
