Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 27,33 triliun. Dari jumlah tersebut 82% atau Rp 22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis infrastruktur yang langsung menyasar masyarakat."Khusus untuk tahun 2027, total pagu anggaran yang kami dapat dari pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun yang kita bagi adalah program strategis infrastruktur sebesar 82%," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026)."Publik no fisik sekitar 5% atau setara dengan Rp 1,3 triliun sementara yang program strategis tadi itu 82% atau setara dengan Rp 22,48 triliun. Kemudian belanja operasional itu sebesar Rp 3,56 triliun atau sekitar 13%," sambungnya.
Bahlil merincikan, dari total pagu tersebut, alokasi anggaran terbesar berada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sebesar Rp 11,33 triliun dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp 10,46 triliun.Kemudian untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 1,81 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 881,43 miliar.Selanjutnya untuk anggaran Badan Geologi Rp 749,49 miliar, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Rp702,53 miliar.Sementara itu, Sekretariat Jenderal KESDM memperoleh alokasi Rp 532,75 miliar, BPH Migas Rp 474,43 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 124,46 miliar, BPMA Rp 105,31 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM Rp 86,38 miliar, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebesar Rp 78,60 miliar."Ini adalah breakdown dari anggaran Rp 27 triliun. Memang angka ini lebih banyak habis dialokasi di Ditjen listrik dan Ditjen Migas. Kenapa Bapak-Ibu semua? Kenapa kami alokasikan seperti ini, karena ini berangkat dari rapat-rapat kerja dengan anggota Komisi XII yang selalu menyampaikan aspirasi bahwa urusan listrik desa, urusan pemasangan gratis, urusan jargas, ini yang hampir setiap kita rapat itu yang menjadi aspirasi," ujarnya."Maka kami sebagai pemerintah, khususnya saya, sebagai menteri ESDM, mencoba untuk mengadopsi, memahami dari apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota Komisi XII. Maka kemudian kita alihkan, 80% lebih kita alokasikan untuk rakyat," pungkasnya.
