Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan telah melakukan pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran (TA) 2027."Pembahasan anggaran baku indikatif saja sih, tahun 2027. Jadi nggak ada masalah, sudah selesai dibahas. Karena memang prosesnya kan harus dibahas di Komisi VI, itu saja sih," kata Busan saat ditemui usai RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).Meski enggan merinci lebih jauh terkait besaran pagu anggaran yang ditetapkan untuk Kemendag pada 2027 mendatang, Busan menyebut ada penurunan dana dibandingkan dengan anggaran 2026. Namun, menurutnya, angka tersebut bukanlah angka final karena masih akan dibahas lebih lanjut.
"Ya memang ada penurunan sedikit, tapi kan ini belum selesai. Jadi masih ada pembahasan lagi, baru indikatif. Kita pada prinsipnya akan terus mengoptimalkan program-program yang ada," tegas Busan.Sebagai informasi, dalam catatan detikcom, pagu anggaran dasar Kemendag pada 2026 sebesar Rp 1.400.364.230.000 atau sekitar Rp 1,4 triliun. Besaran ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.Jika pagu anggaran 2027 sedikit lebih rendah dibandingkan 2026 seperti yang disampaikan Busan, maka Kemendag akan mengalami penurunan anggaran selama lima tahun berturut-turut. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Busan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada September 2025 lalu.Dalam kesempatan itu, Busan menyebut penurunan anggaran terjadi sejak 2023 hingga 2026. Secara total, penurunan anggaran di kementerian tersebut sudah mencapai Rp 871 miliar. Padahal, belanja operasional terus meningkat sehingga alokasi untuk belanja nonoperasional, termasuk pencapaian target indikator kinerja perdagangan, ikut menurun."Secara total, apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023, maka pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2026 menurun sebesar Rp 871.877.293.000 (Rp 871 miliar) atau 38,37%," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
