Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengakui tidak mengejar target penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 82 juta penerima tahun ini. Hal ini telah disampaikan langsung olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto.Menurut Nanik kini pihaknya telah mengalihkan fokus untuk memperbaiki kualitas MBG daripada fokus mengejar target kuantitas penerima."Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini, 'mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas.' Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Sebagai bagian dari pembenahan, Nanik menerangkan akan berfokus pada perbaikan dapur-dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar operasional, termasuk dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM).Tak hanya itu, ia juga akan melakukan penataan ulang sasaran penerima. Nanik mencontohkan, bagi sekolah-sekolah yang mampu atau kategori mahal akan ditinjau kembali kelayakannya untuk menerima program ini. Lalu, nantinya akan dialihkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)."Jadi bisa saja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini. Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita)," terang Nanik.Berdasarkan diskusi dengan para pakar, Nanik menyebut intervensi gizi paling krusial dimulai sejak bulan pertama kandungan hingga anak-anak yang masih dibangku sekolah dasar (SD).Atas dasar hal itu, Nanik mengaku sempat mengeluarkan ancaman penangguhan (suspend) bagi SPPG yang tidak mengakomodasi kelompok 3B. Langkah tegas ini membuahkan hasil, dalam kurun waktu dua minggu ada 22 juta penerima 3B dalam program tersebut.Moratorium Pendaftaran SPPG BaruSebagai bagian dari efisiensi anggaran, Nanik menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan SPPG atau dapur baru. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang beroperasi.Namun, lokasinya masih menumpuk di wilayah aglomerasi. Sementara, di wilayah 3T masih belum tersentuh."Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," tutur Nanik.Namun, Nanik tidak menjelaskan berapa lama masa moratorium ini. Dia cuma menargetkan dalam pemetaannya tidak berlangsung lama. Sebab, kini BGN tengah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk menghitung kebutuhan riil anak-anak di setiap wilayah agar terjadi pemerataan."Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa. Ini gampang banget," tambah Nanik.Lebih lanjut terkait efisiensi anggaran, Nanik menegaskan tidak harus membangun bangunan dapur baru, terutama di wilayah 3T yang jumlah siswanya sangat sedikit. Menurut Nanik, SPPG di wilayah 3T dapat memanfaatkan kantin-kantin sekolah."Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah.b Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," kata Nanik.Selain itu, guna mengurangi beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN), BGN kini membuka ruang bagi alternatif pendanaan lain. Beberapa opsi yang mulai dicoba, yakni dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun perusahaan swasta yang investasi di wilayah terpencil, serta hibah dari negara lain."Dulu kan formasinya digunakan, dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," terang Nanik.
