Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara) menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan ini akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).Penunjukan Thomas didasarkan pada pengalamannya memimpin sejumlah perusahaan multinasional. Diketahui, Thomas sebelumnya sempat menjabat sebagai direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO)."Kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan istrinya memang orang Indonesia," terang CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/52026).
Menurutnya, Thomas berpengalaman di sektor perdagangan dan pertambangan. Selain itu, Thomas juga disebut memiliki jejaring yang luas mengingat pengalamannya memimpin banyak perusahaan."Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik, dan penting juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik," pungkasnya.Sebagai informasi, DSI merupakan entitas usaha yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pembentukannya menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).PP ini dibentuk dengan tujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut DSI telah dibentuk oleh BPI Danantara. Pembentukan DSI sebagai upaya untuk kontrol pengawasan atas ekspor devisa SDA komoditas strategis. Tak hanya itu, upaya ini juga membangun validitas dan integritas data perdagangan.Menurutnya, langkah ini memiliki dua berdampak positif. Pertama untuk memperkuat kontrol terhadap DHE yang berpengaruh pada stabilitas nilai tukar dan transaksi berjalan neraca pembayaran. Kedua, mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara melalui pajak, bea keluar maupun PNBP SDA."Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar," ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).Saksikan Live DetikSore:
