DJP mengubah pola pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi, web scraping, remote sensing, serta jejaring hingga tingkat desa.

DJP mengubah pola pengawasan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi, web scraping, remote sensing, serta jejaring hingga tingkat desa.

Direktorat Jenderal Pajak mulai melibatkan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Metode baru ini mencakup pengumpulan data lapangan dan non-lapangan.

Rencana DJP libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk awasi kepatuhan pajak mengundang tanya. TNI belum diajak membahas, anggota DPR minta penjelasan