Jakarta -
Pemerintah melalui BPI Danantara terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini terlihat dari banyaknya BUMN yang ditutup pemerintah karena selama ini tidak tidak produktif dan hanya membawa kerugian.Perihal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026)."Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," kata Prabowo dalam kesempatan itu.
Tidak hanya terkait jumlah BUMN, Prabowo juga ingin meningkatkan pemanfaatan aset milik perusahaan-perusahaan pelat merah aktif seperti berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang selama ini tidak dikelola dengan optimal.Sebab saat aset-aset ini dibiarkan nganggur oleh BUMN-BUMN, menurut Prabowo masih banyak warga di Indonesia yang sanggup memanfaatkan aset itu untuk menciptakan lapangan kerja baru hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri.Oleh karena itulah, pemerintah berencana untuk mempermudah proses kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel demi menjaga kepemilikan strategis negara."Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," ucapnya.Dalam konteks ini, Prabowo mengatakan Indonesia harus belajar dari pengalaman India yang berhasil memanfaatkan aset-aset BUMN mereka yang kurang optimal dengan bantuan swasta melalui program 'National Monetisation Pipeline'."Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang mereka sebut National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara, modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," paparnya.Sebagai gambaran penerapan skema ini, Prabowo memberi contoh pengoperasian fasilitas bandara hingga integrasi lintas sektor penerbangan dan akomodasi."Airport yang kurang maksimal dioperasikan kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?" terang Prabowo."Sebagai contoh sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah, potensial bisa menambah income bagi kita," tandasnya.
