Dua Tahun PM Hasina Lengser, Reformasi Bangladesh Masih Mandek

Jakarta -

Hanya dua tahun setelah pemberontakan yang dipimpin mahasiswa menumbangkan rezim Sheikh Hasina yang berkuasa hampir 16 tahun, banyak pihak khawatir Bangladesh sedang mengalami kemunduran.Meskipun Hasina kini hidup di pengasingan di India dan berencana kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang, para kritikus menilai pemerintah saat ini gagal memenuhi janji-janji reformasi yang pernah disampaikan. Akibatnya, masa depan politik Bangladesh kembali dipenuhi ketidakpastian."Pada akhirnya, kita belum melihat adanya penghapusan diskriminasi, terwujudnya masyarakat yang inklusif, atau tatanan politik baru yang dijanjikan," kata Mohammad Tanzimuddin Khan, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Dhaka, kepada DW.

"Tampaknya kita melupakan alasan utama di balik pemberontakan bulan Juli lalu, terutama mereka yang kini berkuasa."Gerakan protes bermula pada tahun 2018 akibat sistem kuota yang kontroversial untuk pekerjaan di sektor pemerintah. Pada tahun 2024, sebuah langkah yang didukung pengadilan untuk memberlakukan kembali sebagian dari sistem tersebut memicu gelombang demonstrasi baru yang berkembang menjadi pemberontakan antipemerintah yang lebih luas. Pada Agustus 2024, setelah lebih dari 1.000 orang tewas dalam kerusuhan itu, Perdana Menteri saat itu, Sheikh Hasina, melarikan diri ke India.Membangun kembali institusi BangladeshPemerintah sementara Bangladesh yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, dan didukung oleh militer serta tokoh-tokoh kunci dari pemberontakan tersebut, memfasilitasi penandatanganan roadmap reformasi yang dinamakan "Piagam Juli", mengambil nama dari bulan dimulainya pemberontakan yang menggulingkan Hasina.Dalam referendum Februari 2026, sekitar 70% pemilih menyetujui piagam tersebut, yang mengusulkan batasan masa jabatan perdana menteri, pembentukan majelis tinggi parlemen, kekuasaan presiden yang lebih kuat, dan independensi peradilan yang lebih besar.Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memenangkan mayoritas suara telak dalam pemilihan umum yang berlangsung bersamaan dengan referendum tersebut.Namun, para kritikus mengatakan bahwa sejak saat itu BNP gagal mengimplementasikan beberapa komitmen reformasinya sebelum pemilu.Ali Riaz, yang memimpin Komisi Reformasi Konstitusi di bawah pemerintah sementara, mengatakan bahwa ada "komitmen yang terikat waktu," termasuk pembentukan dewan reformasi konstitusi dan langkah-langkah untuk melaksanakan reformasi dalam waktu 180 hari kerja."Hal itu tidak dilakukan," katanya, serta menambahkan bahwa hal tersebut "sangat disesalkan."Apakah Bangladesh bergerak ke arah yang salah?Pemerintah sementara telah memperkenalkan 133 peraturan pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasinya, tetapi setelah BNP berkuasa, partai tersebut menolak untuk mengesahkan 20 di antaranya, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC), Komisi Antikorupsi, tindak penghilangan paksa, dan referendum.BNP berargumen bahwa perubahan konstitusional dan institusional harus disahkan melalui prosedur legislatif yang semestinya di Parlemen.BNP dan aliansi oposisi pimpinan Jamaat-e-Islami telah berselisih mengenai Piagam Juli, termasuk usulan pembentukan majelis konstituante untuk mengawasi reformasi konstitusi.Salahuddin Ahmed, yang memimpin perwakilan BNP di Komisi Konsensus Nasional, kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Bangladesh. Berbicara di Parlemen pada Maret lalu, Ahmed menggambarkan perintah pelaksanaan piagam tersebut sebagai "dokumen kebohongan tanpa akhir" oleh pemerintah sementara.Asif Mahmud, juru bicara Partai Warga Nasional (NCP) yang digerakkan oleh mahasiswa, menuduh BNP "mengkhianati publik" atas janji-janji reformasinya dan meragukan "apakah para pemilih akan mempercayai partai itu lagi jika momen politik serupa muncul kembali."Mahmud, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang kemudian menjabat sebagai penasihat di pemerintahan sementara sebelum mengundurkan diri menjelang pemilihan nasional, mengatakan kepada DW: "BNP membawa negara ini mundur dengan mencabut peraturan dan reformasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sementara."Meski demikian, Khan meyakini bahwa partai oposisi juga memiliki andil atas hal ini. "Bukan hanya partai penguasa; tidak ada tanda-tanda oposisi melepaskan diri dari kecenderungan ini juga."Meskipun ia melihat adanya beberapa perubahan dalam cara kekuasaan perdana menteri dijalankan, ia meyakini bahwa "politisasi muncul kembali di institusi-institusi utama, termasuk lembaga pendidikan."Mandeknya tuntutan reformasi publikMahmud mengatakan "partai-partai politik sangat berambisi untuk mengamankan kekuasaan" melalui pemilihan umum yang dipercepat sehingga memaksa para pemimpin mahasiswa dalam pemberontakan tersebut untuk "berkompromi atas berbagai tuntutan utama reformasi."Dugaan penghilangan paksa merupakan salah satu tuduhan paling serius terhadap pemerintahan Hasina. Sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintahan sementara melaporkan, dari 1.913 pengaduan yang diterima, 1.569 telah diverifikasi dan diklasifikasikan sebagai kasus penghilangan paksa.Di antara mereka yang kemudian kembali dalam keadaan hidup, sekitar 75% memiliki kaitan dengan partai Islam Jamaat-e-Islami dan 22% dengan BNP, yang keduanya adalah rival politik utama dari partai Liga Awami pimpinan Hasina.Dalam upaya mencegah pelanggaran di masa depan, Bangladesh menandatangani Konvensi PBB Anti-Penghilangan Paksa pada Agustus 2024. Pemerintah sementara kemudian memperkenalkan peraturan untuk mengkriminalisasi praktik tersebut."Kami ingin memastikan keberlanjutannya dengan memasukkan hal ini ke dalam konstitusi dan membuat perubahan hukum yang diperlukan," kata Asif Mahmud.Namun, alih-alih meminta persetujuan parlemen untuk peraturan tersebut, pemerintah yang dipimpin BNP justru menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru pada Juli 2026.Para kritikus mengatakan usulan itu melemahkan perlindungan hukum karena mengalihkan kewenangan penyelidikan atas dugaan penghilangan paksa dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) kepada pihak kepolisian.Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa "mengizinkan polisi untuk menyelidiki penghilangan paksa tidak akan menjamin akuntabilitas dan tidak akan menciptakan efek jera yang diperlukan untuk mengakhiri praktik ini."HRW juga mengutip dugaan penculikan Miraj Sheikh pada 21 April oleh sekelompok pria yang diduga menyamar sebagai personel penjaga pantai sebagai laporan pertama mengenai penghilangan paksa sejak pemberontakan tahun 2024. Lebih dari tiga bulan kemudian, keberadaannya masih belum diketahui."Kami melihat tanda-tanda kembalinya masa-masa lampau tersebut," kata Khan. "Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan."Bayang-bayang Hasina dalam politik BangladeshLiga Awami dan organisasi-organisasi afiliasinya tetap berstatus terlarang berdasarkan perintah eksekutif dan tidak diizinkan ikut serta dalam pemilu bulan Februari.Sementara itu, Hasina telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama pemberontakan 2024 dan hingga kini masih mengasingkan diri di India.Meskipun telah jatuh dari tampuk kekuasaan, bayang-bayang Hasina dan Liga Awaminya masih sangat kuat dalam lanskap politik Bangladesh.Dalam sebuah wawancara dengan Reuters bulan lalu, Hasina menyatakan bahwa ia berencana untuk kembali ke Bangladesh pada bulan Desember dan menyerahkan diri kepada pihak berwenang.Pihak berwenang di Dhaka "ingin membawa saya kembali, mereka berulang kali mengirim surat ke India yang meminta agar saya dipulangkan," katanya. "Saya akan pulang dengan sukarela.""Saya percaya pada keadilan dan saya merasa bahwa begitu proses peradilan dimulai, akan menjadi jelas bagi rakyat betapa konyolnya pengadilan tersebut," tambah Hasina, "dan saya ingin membuktikannya."Pengumuman mengenai rencana kepulangannya itu telah memicu perdebatan baru.Juru bicara NCP, Asif Mahmud, berargumen bahwa "bahkan India sudah tidak ingin lagi menampung Hasina" dan menyiratkan bahwa pernyataan Hasina mencerminkan ketidakpastian yang makin besar tentang masa depannya di sana.Mahmud menambahkan bahwa menampung Hasina nyaris tidak memberikan keuntungan politik apa pun bagi India saat ini. Di sisi lain, hal ini justru memperumit hubungan dengan pemerintah Bangladesh saat ini.Jaksa Agung Bangladesh telah menyatakan bahwa Hasina akan ditangkap segera setelah ia kembali dan akan diadili.Namun, Ali Riaz memperingatkan bahwa kembalinya Hasina dapat menciptakan tantangan baru. "Selama proses persidangan, ia dan para pengikutnya mungkin mencoba mengganggu stabilitas hukum dan ketertiban di Bangladesh demi keuntungan politik," ungkapnya, seraya menyerukan kepada pemerintah agar bersiaga terhadap potensi ketidakstabilan tersebut.Di sisi lain, Khan melihat kemungkinan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa ketegangan seputar kepulangan Hasina bisa jadi justru akan membantu "menjalin persatuan politik yang lebih luas di tengah negara yang sangat terbelah ini."Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa InggrisDiadaptasi oleh Algadri MuhammadEditor: Hani AnggrainiTonton juga video "Sedikitnya 54 Orang Tewas Akibat Banjir-Longsor di Bangladesh"