KEBIJAKAN pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan kembali memantik perdebatan publik.
Dalam kebijakan terbaru, pejabat tinggi militer setingkat kepala staf angkatan disebut dapat menerima tukin hingga sekitar Rp 48 juta per bulan.
Di saat yang sama, keluhan mengenai stagnasi kesejahteraan dosen dan guru terus mengemuka, bahkan banyak di antara mereka yang mengaku beban kerja meningkat tanpa diikuti peningkatan pendapatan yang signifikan.Kontras ini membuka pertanyaan mendasar: ke mana arah prioritas negara dalam mengelola sumber daya publik?
Politik Anggaran dan Preferensi Kekuasaan
Dalam perspektif teori ekonomi politik, anggaran negara bukan sekadar instrumen teknis, melainkan refleksi dari pilihan politik.
