Jakarta - Rencana aksi unjuk rasa sekitar 1.500 buruh di depan Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung besok dipastikan batal. Kepastian ini disampaikan Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, Buruh Said Iqbal.Menurut Said Iqbal, keputusan itu diambil setelah tercapai titik temu dalam pembahasan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya telah melakukan pertemuan di kantor Kemenkeu hari ini."Aksi besok ini dibatalkan karena sudah ada titik temu, sudah ada good faith, itikad baik dari pemerintah. Saya juga pemerintah, tapi di sini ada komunikasi yang baik antar pemerintah, walaupun saya setingkat Menteri, tapi kan saya tidak punya kewenangan untuk menggerakkan kementerian dan kelembagaan," kata Said Iqbal di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan pembahasan belum berhenti pada pertemuan hari ini. Tim Kementerian Keuangan akan lebih dulu berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi data penerima manfaat JHT, termasuk soal 95% pencairan tidak terkena pajak."Dari tim mereka akan bekerja, mereka akan bertemu dulu dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena yang dibilang 95% di bawah Rp 50 juta (tidak kena pajak). Tadi kami jelaskan itu kan karyawan kontrak, yang misal kontrak 3 bulan, dia keluar, dia ngambil JHT. Jadi berkali-kali orang diitungnya, ya kan. Atau dia pekerja informal, kan banyak pekerja informal juga ikut program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan," bebernya.Said Iqbal juga berencana mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam beberapa hari ke depan. Agenda tersebut dijadwalkan pada hari Jumat pekan ini atau Senin pekan depan."Nah saya juga, mungkin 2 hari ke depan, saya akan bertemu dengan Ketua BPJS Ketenagakerjaan. Saya mah sederhana, karena saya bukan kementerian kan, walaupun setingkat Menteri, nggak diterima, diterima, saya tetap datang. Kalau nggak dikasih, ya saya berdiri di pintunya aja, sampai beliau membukakan pintu," imbuhnya.Sebelumnya, Said Iqbal mengaku telah menerima tembusan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ribuan buruh yang akan digelar di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 9 Juli 2026.Sedianya aksi tersebut akan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh dari wilayah Jabodetabek yang berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSPKEP), Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta sejumlah organisasi serikat pekerja lainnya.Empat tuntutan utama yang tadinya akan disampaikan para buruh adalah hapus pajak atas pencairan JHT, hapus pajak atas Tunjangan Hari Raya, hapus pajak atas pesangon, serta hapus berbagai pungutan pajak yang berkaitan dengan manfaat program jaminan sosial, termasuk manfaat pensiun.Simak juga Video 'Demo di Surabaya Berujung Ricuh, Belasan Massa Diamankan Polisi':
