Jakarta - Stok pupuk subsidi untuk petani dipastikan dalam kondisi aman. Hal ini terjadi karena pemerintah telah menambahkan kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan langkah menambahkan kuota pupuk subsidi menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para petani."Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan. Untuk menjamin pupuk subsidi selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu, pemerintah menambah kuantum pupuk subsidi hingga dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton dan memangkas rantai birokrasi," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Selain itu, pemerintah juga memangkas rantai birokrasi agar pupuk lebih cepat diterima petani. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari PT Pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi, kemudian diteruskan kepada petani.Proses penebusan pun semakin sederhana karena petani cukup membawa KTP, sementara seluruh sistem penyaluran telah terintegrasi secara digital sehingga lebih transparan dan mudah dipantau.Harga Pupuk TurunTak hanya itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20% sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea yang sebelumnya Rp 2.250 per kilogram turun menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.Pemerintah juga kembali memberikan pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun. Selain memperbaiki tata kelola pupuk, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).Bantuan tersebut meliputi traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama. Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun untuk didistribusikan kepada petani.Pemerintah juga menghadirkan skema kredit alsintan dengan bunga ringan melalui bank pemerintah maupun bank daerah agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern.Di sisi lain, pemerintah turut meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan tersebut membuat harga gabah petani tetap terjaga pada tingkat yang menguntungkan.Qodari mengatakan, berbagai kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian positif bagi sektor pertanian nasional. Produksi beras Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut juga sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebesar 35,6 juta ton maupun data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebesar 34,6 juta ton.Menurutnya, peningkatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan membaiknya kesejahteraan petani. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
