Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyoroti fenomena desa kosong seperti yang melanda Jepang dan Korea Selatan. Yandri tidak ingin fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia.Yandri mengatakan saat ini sebanyak 93% desa di Jepang kosong. Kondisi serupa terjadi di Korea Selatan dengan angka desa kosong mencapai 83%. Fenomena ini telah memicu persoalan sosial di mana berdampak pada krisis kependudukan hingga hambatan pertumbuhan ekonomi."93% desa di Jepang kosong. Akibatnya banyak persoalan sosial, kependudukan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk di Korea Selatan hari ini, 83% desanya kosong. Nah oleh karena itu, fenomena ini jangan sampai terjadi di Indonesia," ujar Yandri dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, ditulis Jumat (3/7/2026).
Dalam paparannya, Korea Selatan mempunyai total 51,74 juta jiwa penduduk. Dari total tersebut, 81,43% di antaranya tinggal di perkotaan, seperti Seoul dan Busan. Hanya 18,57% masyarakat yang tinggal di pedesaan. Imbasnya, 23% wanita di negara tersebut menjadi Sampo Generation alias enggan menjalin hubungan, menikah dan mempunyai anak sehingga berdampak pada penurunan populasi.Sementara di Jepang, dalam dekade terakhir, tingkat urbanisasi Jepang telah mencapai sekitar 93,2% dari total populasi 126 juta jiwa. Artinya, 93,2% penduduk Jepang tinggal perkotaan atau kurang dari 10% populasi Jepang tinggal di pedesaan.Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan strategis melalui Astacita ke-enam, yakni membangun Indonesia dari desa. Yandri menyebut salah satu langkahnya dengan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih."Di antaranya itu ya ada BUMDes, BUMDes ini jumlahnya lebih dari 45 ribu BUMDes, usahanya banyak di bidang desa tematik, ada pangan, ada pertanian, ada kelautan dan lain sebagainya," tambahnya.Terkait ketahanan pangan, Yandri menjelaskan 20% dana desa kini dialokasikan untuk sektor tersebut, sesuai dengan Permendes Nomor 1 Tahun 2025. Hasilnya, hampir 1.000 BUMDes kini telah berhasil menjadi penyuplai atau pendukung rantai pasok program makan bergizi nasional. Meski demikian, ia mengakui masih perlu adanya afirmasi bagi BUMDes agar dapat lebih mudah mengakses sistem rantai pasok yang lebih luas."Memang masih perlu banyak afirmasi kepada BUMDes, karena sekarang masih banyak BUMDes yang mau masuk ke SPPG, tapi belum bisa, belum dilayani, belum diopenin oleh SPPG. Jadi saya kira ini perlu kita lakukan penguatan di sana-sini, sehingga BUMDes terutama melalui rantai pasok bahan baku tadi bisa benar-benar bisa menjadi pemain utama di tingkat desa," beber Yandri.
