Jakarta - PT Pos Indonesia dinilai harus cepat melakukan transformasi digital dan integrasi layanan, seperti memperkuat segmen logistik dan marketplace. Optimalisasi utilisasi jaringan dan aset nasional yang masih terfragmentasi harus disatukan dalam satu kanal manajerial yang efisien."Keberhasilan PT Pos Indonesia di masa depan sangat bergantung pada strategi dan kemampuan tata kelola dalam mengonversi jaringan fisik yang masif menjadi ekosistem logistik digital yang mampu bersaing secara head-to-head dengan bisnis swasta yang semakin beragam. PT Pos Indonesia memiliki keunggulan berupa sarana dan prasarana yang nyaris tidak dimiliki oleh usaha swasta lainnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).Doni melanjutkan, PT Pos Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan sejarah panjang atau keunggulan sarana dan prasarana yang melekat. Diperlukan lompatan besar tata kelola agar transformasi digital yang dicanangkan tidak sekadar menjadi jargon dan rencana. Roadmap harus dapat diimplementasikan sehingga benar-benar mampu menurunkan biaya logistik nasional secara riil serta dapat bersaing dengan bisnis logistik dari swasta.
"Efektivitas PT Pos Indonesia dapat diukur dari dua indikator utama, seberapa cepat ia mampu mengonsolidasi layanannya untuk masyarakat, dan seberapa tangguh ia berdiri sebagai korporasi mandiri di tengah pasar yang tidak mengenal belas kasihan pada BUMN yang lambat bertransformasi," katanya.PT Pos Indonesia dinilai harus menegaskan fokus pada core business logistik sebagai motor utama pertumbuhan perusahaan. Selain penguatan kapasitas operasional, integrasi teknologi digital, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan. PT Pos Indonesia harus mampu meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor privat dan sinergi antar BUMN. Sinergi dengan BUMN dan pemerintah dapat menjadi kunci agar tidak tidak tergilas oleh efisiensi modal dan transformasi swasta."Dengan jaringan layanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, PT Pos Indonesia menjadi salah satu aset strategis negara dalam memastikan kehadiran layanan publik hingga ke pelosok negeri khususnya dalam bidang penyelenggaraan layanan pos nasional, dan distribusi logistik," tambahnya.Dalam fungsi tersebut, Doni mengharapkan agar PT Pos Indonesia dapat menjadi instrumen negara dalam mendukung pemerataan pembangunan dan konektivitas nasional serta memperkuat daya saing sektor logistik nasional. Namun demikian, Doni juga mewanti-wanti agar penugasan dari pemerintah bukan menjadi beban bagi PT Pos Indonesia.Simak juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M
