JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Namun, pemerintah belum menghitung besaran perpindahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tersebut maupun dampaknya terhadap beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Kita enggak hitung, tapi begini. Pasti ada berapa persen yang pindah," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).Meski demikian, Purbaya menilai perpindahan tersebut tidak akan terjadi secara menyeluruh. Menurut dia, sebagian besar pengguna Pertamax memilih BBM tersebut karena sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang dimiliki. "Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," ujar dia. Baca juga: Soal Anggaran MBG Akan Disesuaikan, Purbaya: Ikuti Keputusan Presiden
Kementerian Keuangan diakui Purbaya belum memiliki proyeksi mengenai persentase perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite, Purbaya mengaku belum melakukan penghitungan. "Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu," katanya.Purbaya menjelaskan, penghitungan pola konsumsi BBM serta pengelolaan kuota subsidi lebih menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Di sisi lain, Purbaya menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Baca juga: Harga Pertamax Naik, Purbaya Buka Suara soal Ajakan Pindah ke Pertalite Menurut bendahara negara ini, Pertamax bukan merupakan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum."Dampaknya (ke inflasi) harusnya relatif minim karena Pertamax enggak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya.Ia menjelaskan, tekanan inflasi umumnya muncul ketika biaya distribusi barang meningkat. Karena mayoritas kendaraan logistik dan angkutan umum menggunakan jenis BBM lain. Sementara itu, mengenai langkah pemerintah untuk mengantisipasi potensi membengkaknya konsumsi Pertalite dan menjaga kuota BBM subsidi, Purbaya belum memberikan penjelasan rinci. Baca juga: Harga BBM di AS Melonjak 7 Persen Akibat Inflasi Menurut dia, mekanisme pengendalian konsumsi BBM subsidi berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. "Itu nanya ke Pak Bahlil mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, nanya Pak Bahlil yang ngerti," kata Purbaya.Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax memicu berbagai respons di media sosial. Sejumlah warganet mengajak masyarakat menggunakan Pertalite dengan alasan selisih harga kedua jenis BBM tersebut semakin lebar.
