Jakarta - Pemanfaatan aset tanah negara dinilai bisa menjadi solusi untuk menekan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, pemerintah juga diminta memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP agar akses masyarakat terhadap hunian makin luas.Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengatakan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, percepatan pembangunan rumah subsidi dan rumah rakyat penting untuk mengurangi angka keluarga yang belum memiliki rumah."Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau," ujar Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Ia menilai optimalisasi aset tanah negara yang belum produktif dapat membantu menekan biaya pembangunan rumah. Dengan begitu, harga rumah untuk masyarakat kecil bisa lebih terjangkau, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga ekonomi.Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, masih terdapat ribuan hektare aset tanah negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan perumahan rakyat melalui skema kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang."Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil," tegasnya.Sudjatmiko juga menyoroti backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Indonesia masih berada di angka sekitar 9,9 juta rumah tangga.Menurutnya, tingginya kebutuhan rumah rakyat perlu dijawab lewat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang agar pembangunan rumah subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.Ia juga menyampaikan dukungan terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau."Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil," katanya.Selain soal lahan, Sudjatmiko meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri konstruksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan sektor bahan bangunan dan UMKM pendukung."Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat," lanjutnya.Sudjatmiko berharap percepatan pembangunan rumah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia."Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat harus menjadi prioritas bersama," tutupnya.
