JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” memunculkan perbedaan sikap antara pemerintah dan TNI dalam merespons film yang mengkritik proyek pembangunan di Papua tersebut.
Di satu sisi, pemerintah melalui sejumlah menteri menegaskan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film itu dan meminta publik menyikapinya secara kritis.Namun di sisi lain, TNI mengingatkan adanya potensi gangguan sosial akibat narasi yang dinilai tendensius dalam film tersebut.
Perbedaan sikap itu mencuat setelah terjadi pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi” di sejumlah daerah.
Pemerintah tak pernah melarang
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran film dokumenter tersebut.
