Meski kebijakan melarang, Pemda terus rekrut honorer. Pengamat & Mendagri bongkar akar masalah: dari politik balas budi pilkada hingga tata kelola ASN yang carut-marut.

Para kepala daerah diingatkan Mendagri untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru, demi mencegah belanja pegawai lebih dari 30 persen APBD.

Meski kebijakan melarang, Pemda terus rekrut honorer. Pengamat & Mendagri bongkar akar masalah: dari politik balas budi pilkada hingga tata kelola ASN yang carut-marut.