Jakarta -
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 sekolah. Keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan pemutakhiran data.Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sekolah yang dicoret didominasi oleh sekolah swasta berstandar internasional. Kebijakan serupa juga menyasar sekolah yang menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional.Selain itu, BGN mempertimbangkan kondisi finansial sekolah dalam menentukan penerima MBG. Sekolah yang dinilai telah mampu membiayai operasionalnya secara mandiri dan tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan dari daftar penerima program.
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis , Jumat (11/9/2026).Pemutakhiran sasaran penerima manfaat dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan."Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG ," jelas Sudaryono.Dialihkan ke Wilayah 3TSudaryono mengatakan BGN akan mengalihkan jatah MBG dari ribuan sekolah yang dicoret tadi untuk perluasan layanan yang dilakukan secara bertahap, berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Utamanya, di sekolah-sekolah yang ada di wilayah 3T."Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.Dia mencontohkan Maluku dan Papua sebagai salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG."Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Sudaryono.
