Jakarta -
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana, buka suara terkait metodologi dan tahapan perhitungan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).ia menegaskan penetapan desil dilakukan untuk menetapkan peringkat (ranking) dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan data pengeluaran keluarga, bukan pendapatan."Secara intuitifnya adalah kita memiliki namanya me-ranking. Ya ini kan ranking ya, kalau kita bicara desil kan ranking ya. Apa yang harus diranking? Harus ada sesuatu yang harus di-ranking," ujarnya dalam acara diskusi 'Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia' di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026).
"Salah satunya yang di-ranking adalah pengeluaran. Kenapa tidak pendapatan? Karena kita tidak memiliki data pendapatan, sehingga kita lakukan pengeluaran," jelasnya lagi.Dalam konteks ini, ia menyebut angka pengeluaran masyarakat memanfaatkan data karakteristik individu, rumah tangga, dan pemukiman hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data latih (training data) dalam pemodelan statistik. Dari ini, BPS membangun model persamaan matematik untuk memprediksi nilai pengeluaran keluarga lainnya."Nah, dari yang data yang sudah kita dapatkan tadi, kita gunakan informasi atau karakteristik, kalau bahasa statistik-nya atau bahasa model lah, persamaan, yang bisa kita gunakan untuk bahwa, 'Oh, orang yang punya karakteristik tertentu ini, itu punya pengeluaran yang mungkin sama.' Makanya dianggap sebagai estimate, gitu," tambahnya.Barulah dari hasil estimasi pengeluaran per kapita ini kemudian digunakan untuk menyusun urutan atau pemeringkatan seluruh keluarga secara bertahap."Dari diprediksi tadi, kemudian kita gunakan dari sekian mungkin hasil 90 juta sekian ya, yang tidak punya informasi pengeluarannya, kita gunakan variabel prediktor, penduga, yang karakteristik rumah tangga, kemudian kondisi rumah, juga aset, dan sebagainya, kita gunakan untuk memperkirakan berapa sih dia nilai pengeluaran per kapitanya," jelas Setia.Meski begitu, Setia menekankan perhitungan dan pemodelan perhitungan desil ini tidak langsung diratakan secara nasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial-ekonomi di tiap wilayah."Bahwa pasti karakteristik daerah pun berbeda-beda antardaerah. Di Jakarta, kita sekarang hidup dalam bubble kita. Kita merasa miskin di daerah kita. Bisa jadi Papua tuh jauh lebih miskin misalkan," tuturnya.Oleh karena itu, BPS menjalankan pemodelan khusus untuk setiap daerah. Sehingga tingkat kesejahteraan desil 1 di suatu daerah bisa jadi berbeda di daerah lain. Semisal tingkat pengeluaran warga desil 1 bisa berbeda dengan pengeluaran warga desil 1 dari daerah Papua seperti yang dicontohkan Setia."Tinggal ranking-nya, kita ranking di kabupaten/kota tadi. Nah, kemudian nanti dari ranking kabupaten kita akan masuk ke ranking provinsi, dan sampai ranking nasional. Seperti itu," paparnya.Terkait dengan adanya potensi kesalahan prediksi (error) dalam pemeringkatan desil, Setia mengakui secara akademis dan statistik hal tersebut dapat terjadi, namun BPS terus melakukan perbaikan."Kalau kita bicara data, bicara model memang ada error di sana. Error pertama ada dari data, pertama itu. Whatever data yang kita berikan, model yang kita gunakan itu bagus atau tidak, kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan, ya salah," tegasnya.
