Jakarta -
Yaman perlahan kembali terjerumus ke dalam konflik berskala penuh. Pada Senin (24/8), milisi Houthi kembali menyerang sebuah kapal tanker minyak mentah di Laut Merah, lepas pantai Arab Saudi. Serangan itu menyusul serangkaian serangan sebelumnya terhadap infrastruktur minyak Saudi dan kapal-kapal lain di sekitar Selat Bab el-Mandeb.Perairan ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi jalur alternatif bagi ekspor minyak Arab Saudi serta negara-negara Teluk lainnya yang terdampak blokade Iran di Selat Hormuz.Sepanjang Agustus, Houthi menyerang wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi, khususnya kota pelabuhan Mokha. Sebagai balasan, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional kemudian menargetkan infrastruktur Houthi.
"Mokha menghadap Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, yang memiliki arti strategis penting bagi Houthi," kata Hisham Al-Omeisy, analis konflik asal Yaman, kepada DW. "Dalam jangka panjang, Houthi ingin melemahkan kendali pemerintah atas wilayah pesisir Laut Merah dan mereka mengincar kendali penuh atas Provinsi Al-Hudeydah [yang mencakup Mokha] untuk melanjutkan strategi mereka menekan perdagangan maritim global," ujarnya.Gejolak militer terbaru ini mengakhiri empat tahun ketenangan relatif antara Houthi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi. Namun, menurut Al-Omeisy, ada dua aspek lain yang turut mendorong perubahan strategi terbaru oleh kelompok Houthi.Setelah gencatan senjata pada 2022, Arab Saudi secara konsisten mengucurkan bantuan finansial dan militer kepada pemerintah Yaman. Monarki di Riyadh juga tidak pernah sepenuhnya mencabut blokade udara dan pelabuhan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Houthi. Kendati demikian, Houthi berhasil mengonsolidasikan posisinya sebagai penguasa de facto Yaman. Menurut Al-Omeisy, kini Houthi berharap dapat memperoleh konsesi tambahan dari Arab Saudi."Houthi berada di bawah tekanan besar di dalam negeri untuk memenuhi janji-janji mereka, misalnya mereformasi pemerintahan, membayar gaji, dan memperbaiki taraf hidup," kata Al-Omeisy. Karena itu, ia menilai Houthi memanfaatkan perang yang lebih luas di Timur Tengah untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka memenuhi janji-janji tersebut dengan "mengatakan bahwa kami sekarang sedang sibuk dengan perang lain."Menurut Al-Omeisy, serangan Houthi juga dilakukan dengan perhitungan waktu yang cermat. "Mereka belajar dari cara Iran pada dasarnya berhasil mendominasi Selat Hormuz," katanya. Ia menambahkan bahwa blokade terhadap impor dan ekspor minyak membuat Arab Saudi berada dalam posisi yang sangat rentan.Manuver Saudi hadapi milisi Houthi"Ketidakstabilan di Yaman kini bukan lagi sekadar persoalan di perbatasan selatan Arab Saudi," kata Alice Gower, direktur geopolitik dan keamanan di perusahaan konsultan Azure Strategy yang berbasis di London, kepada DW."Pada akhirnya, Arab Saudi menginginkan Laut Merah yang lebih aman, tetapi juga ingin mencapainya tanpa terjebak dalam perang lain di Yaman," ujarnya."Prioritas Arab Saudi adalah melindungi transformasi ekonomi melalui Vision 2030. Ini juga menjelaskan mengapa Arab Saudi semakin melihat Laut Merah sebagai satu kawasan yang saling terhubung, bukan sebagai krisis yang terpisah-pisah di Yaman, Sudan, dan Tanduk Afrika," kata Gower. Dia mencatat bahwa serangan Houthi mengancam pelayaran, menaikkan biaya asuransi, membuat investor enggan masuk, dan mengganggu infrastruktur yang semakin menjadi tumpuan Vision 2030.Gower juga mencatat bahwa Arab Saudi telah memperbarui kebijakan pertahanannya. Dalam sebuah artikel opini baru-baru ini, dia menulis bahwa "Riyadh berfokus membangun arsitektur keamanan yang lebih luas, yang dapat mengurangi beban dalam melindungi kepentingan maritimnya."Pada awal Juli, Arab Saudi memelopori pembentukan Maritime Defense Alliance multinasional yang beranggotakan lebih dari 14 negara, termasuk sekutu kuat Arab Saudi sekaligus rival Iran, Amerika Serikat."Koalisi maritim baru yang dipimpin Saudi merupakan bagian dari pendekatan tersebut karena memungkinkan Riyadh membagi beban keamanan, memperkuat daya tangkal regional, dan menghadapi ancaman di Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden sebagai bagian dari persoalan keamanan yang sama," kata Gower. Namun, dia menambahkan, efektivitas koalisi tersebut masih harus dibuktikan.Pada Agustus, Arab Saudi juga bergabung dalam pakta pertahanan dengan Pakistan dan Turki, yakni Mecca Joint Defence Agreement. Namun, para analis kembali menilai pakta baru itu belum menunjukkan "relevansi operasional".Bagi Mohammed al-Basha, pendiri perusahaan penasihat risiko Basha Report yang berbasis di Amerika Serikat, koalisi dan aliansi internasional tidak akan benar-benar membantu Arab Saudi menghindari terseret kembali ke perang di Yaman.Dalam wawancara dengan surat kabar Financial Times, dia mengatakan bahwa "mereka bisa saja memberi Houthi US$5 miliar dan membiarkan mereka terbang langsung ke Teheran, mengizinkan mereka menyandarkan kapal apa pun di pelabuhan mereka, dan berharap mereka tidak kembali beberapa tahun lagi untuk meminta US$10 miliar… atau Anda menggunakan US$5 miliar itu untuk mendukung koalisi Yaman yang anti-Houthi agar mendorong Houthi turun dari posisi tingginya dan berunding."Bergantung pada peta jalan damaiBagi rakyat Yaman, tak satu pun skenario penyelesaian konflik memberikan harapan akan perdamaian abadi.Menurut PBB, Yaman masih menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia setelah bertahun-tahun perang pada 2014-2022. Lebih dari separuh penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan. "Saya mendesak semua pihak untuk segera menghentikan tindakan apa pun yang berisiko membawa Yaman kembali ke konflik berskala penuh," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Trk dalam pernyataan baru-baru ini."Sulit membayangkan kondisi yang lebih buruk bagi rakyat Yaman saat ini," kata Niku Jafarnia, peneliti Yaman di Human Rights Watch, kepada DW. "Namun, konflik baru antara Houthi dan koalisi yang dipimpin Saudi mengancam akan memperburuk kondisi tersebut," ujarnya.Dengan krisis kemanusiaan Yaman yang sudah sedemikian parah, pertanyaannya adalah apakah eskalasi terbaru di Yaman masih dapat dibendung melalui diplomasi.Bagi peraih Nobel Perdamaian asal Yaman sekaligus pembela hak asasi manusia Tawakkol Karman, setiap upaya perdamaian yang serius harus dimulai dengan mengatasi akar persoalan krisis: runtuhnya negara Yaman dan pelemahan institusi-institusinya.Dalam pertemuan baru-baru ini dengan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, Karman mengatakan bahwa menurut pandangannya, hasil National Dialogue—yang dicapai melalui konsensus seluruh komponen Yaman, termasuk Houthi, di bawah naungan PBB dan dengan dukungan Dewan Keamanan—tetap merupakan peta jalan yang paling realistis menuju perdamaian.Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris Diadaptasi oleh Rizki Nugraha Editor: Ayu PurwaningsihSimak juga Video '1 WNI Tewas Usai Diserang Houthi di Selat Bab el-Mandeb':
