Jakarta -
Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini. Langkah ini diiringi dengan upaya percepatan pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas Presiden.Penguatan sektor strategis dilakukan melalui sejumlah cara yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga penguatan investasi. Pengembangan sektor-sektor baru juga didorong sebagai pilar sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan tujuan utama dari serangkaian strategi tersebut. Pemerintah bertekad menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan menguntungkan masyarakat.
"Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru," ungkap Haryo pada keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).Haryo menilai arah kebijakan ini sangat penting di tengah prospek ekonomi global yang berisiko. Saat ini dunia masih dibayangi ancaman geopolitik, krisis energi, masalah perdagangan, hingga pembiayaan. Namun di sisi lain, ekonomi domestik Indonesia justru tetap tumbuh kuat sebesar 5,45 persen pada Semester I-2026.Tingkat inflasi nasional juga berhasil dijaga tetap stabil pada angka 2,88 persen. Sementara itu, realisasi investasi sukses menembus Rp1.010,6 triliun atau mencetak rekor pertumbuhan 7,2 persen secara tahunan.Dalam pelaksanaannya, proses hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional terus dipercepat. Hingga 2026, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 26 proyek hilirisasi. Proyek ini mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, hingga waste to energy.Penguatan pengelolaan sumber daya alam turut dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Bank Emas kelolaan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diketahui telah menampung 153 ton emas. Nilai kelolaan dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp360 triliun atau sekitar USD 20 miliar.Selanjutnya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola DHE sebesar USD 14 miliar dari tiga komoditas strategis. Capaian ini diraih murni hanya dalam waktu operasional dua bulan dan 13 hari. PT DSI juga memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor demi mencegah praktik curang perusahan seperti under invoicing maupun transfer pricing.Dari sisi kelembagaan, agenda transformasi BUMN terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap perekonomian nasional. Pemerintah telah menutup 290 entitas dari total 1.074 perusahaan pelat merah beserta anak cucunya. Saat ini, pemerintah menargetkan jumlah maksimum entitas BUMN menyusut menjadi 300 perusahaan saja.Perampingan terstruktur ini terbukti membuahkan hasil positif bagi keuangan negara. Laba BUMN tercatat melonjak tajam dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan laba yang sangat signifikan sebesar 75,3 persen.Memasuki tahun 2027, pemerintah menyiapkan sepuluh transformasi dorongan besar untuk mendongkrak daya saing bangsa. Fokus perbaikan infrastruktur ini meliputi renovasi 10.000 Puskesmas, revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, pembentukan Bursa Komoditas Indonesia, dan optimalisasi aset BUMN.Proyek vital lainnya mencakup pengembangan 100 gigawatt (GW) energi surya, Pusat Finansial Internasional di Bali, Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas, serta kebijakan dwi-kewarganegaraan.Seluruh upaya agresif ini dikerahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional agar meroket menuju angka 8 persen. Haryo menegaskan sederet agenda ini menjadi kunci utama dalam membangun fondasi negara yang tangguh."Berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing, Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sekaligus semakin inklusif," pungkas Haryo.
