Jakarta -
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pembahasan serta penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027 harus memperhatikan sejumlah hal, termasuk defisit utang yang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, siang ini.Puan mengatakan setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, serta beban yang akan ditanggung bagi generasi berikutnya. Ia menegaskan kebijakan yang diambil saat ini tidak boleh beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang."Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," ujar Puan, Jumat (14/8/2026).
Puan juga menyoroti pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Ia menekankan pemerintah harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tapi juga harus adil dalam membagi beban.Selain itu, ia memandang belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil."Transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan," tambah Puan.
